Spotlight

Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo Masih Wacana, Pemerintah Jangan Gegabah Atas Nama Konservasi
Spotlight

Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo Masih Wacana, Pemerintah Jangan Gegabah Atas Nama Konservasi

Rencana pemindahan sebagian badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, kembali menjadi perhatian publik. Gagasan yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, tersebut disebut sebagai salah satu upaya mengurangi risiko kepunahan satwa langka yang populasinya hanya tersisa di Indonesia.

Permintaan Maaf Raffi Ahmad soal Kontrak Rp14,7 Miliar: Publik Butuh Transparansi, Bukan Sekadar Kata Maaf
Spotlight

Permintaan Maaf Raffi Ahmad soal Kontrak Rp14,7 Miliar: Publik Butuh Transparansi, Bukan Sekadar Kata Maaf

Permintaan maaf Raffi Ahmad pada 16 November 2026 menjadi perhatian publik setelah kerja sama perusahaan yang terafiliasi dengannya dengan dua kementerian senilai hampir Rp14,7 miliar menuai kritik. Raffi mengakui jabatan publik menuntut tanggung jawab lebih besar dan menyatakan siap menjalani pemeriksaan. Namun, persoalan ini menyisakan pertanyaan penting: apakah permintaan maaf cukup untuk menjawab persoalan penggunaan anggaran negara dan potensi konflik kepentingan?

Setoran Pajak Kurang Rp514 Triliun, Pemerintah Kejar Target: Dukungan Rakyat Jangan Hanya Jadi Tuntutan
Spotlight

Setoran Pajak Kurang Rp514 Triliun, Pemerintah Kejar Target: Dukungan Rakyat Jangan Hanya Jadi Tuntutan

Pemerintah menghadapi pekerjaan berat menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Hingga Oktober, penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta dukungan masyarakat untuk mengejar kekurangan Rp514 triliun. Namun, di balik permintaan tersebut, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana pemerintah telah membuktikan bahwa pajak yang dibayarkan rakyat dikelola secara transparan, adil, dan benar-benar kembali untuk kepentingan publik?

Yusril Tegaskan Gibran Tak Punya Jalur Hukum Lagi, Putusan MA Jadi Tamparan bagi Istana?
Spotlight

Yusril Tegaskan Gibran Tak Punya Jalur Hukum Lagi, Putusan MA Jadi Tamparan bagi Istana?

Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru yang semakin serius. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran telah bersifat final. Menurutnya, tidak tersedia lagi upaya hukum lanjutan untuk menggugat putusan tersebut.

Isu Gibran di DPR Memanas, Akankah Berujung Pemakzulan? Ini Perkembangan dan Prosesnya
Spotlight

Isu Gibran di DPR Memanas, Akankah Berujung Pemakzulan? Ini Perkembangan dan Prosesnya

Polemik mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang pernah digunakan Gibran. Perkembangan tersebut tidak hanya menjadi persoalan hukum administrasi, tetapi juga memicu perdebatan politik mengenai legitimasi jabatan wakil presiden dan tanggung jawab DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Kasus Listyo dan Prabowo Memanas: Dugaan Penyadapan, Konflik Elite, dan Nasib Demokrasi
Spotlight

Kasus Listyo dan Prabowo Memanas: Dugaan Penyadapan, Konflik Elite, dan Nasib Demokrasi

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto membuka persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar hubungan antara dua tokoh penting di lingkar kekuasaan. Perkara yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri ini memunculkan pertanyaan serius: apakah perangkat negara telah digunakan di luar batas kewenangannya, dan siapa yang akan memastikan praktik semacam itu tidak terulang?

Bahlil Minta Ekspor SDA Indonesia Tak Lagi Lewat Negara Perantara, Ini Alasannya
Spotlight

Bahlil Minta Ekspor SDA Indonesia Tak Lagi Lewat Negara Perantara, Ini Alasannya

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengeluarkan instruksi tegas terkait tata kelola perdagangan sumber daya alam (SDA) Indonesia. Ia meminta agar pengiriman komoditas ekspor nasional tidak lagi bergantung pada negara perantara dan harus dilakukan secara langsung menuju negara tujuan.