Sempetin.com - Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.

Menurut keterangan penyidik, dugaan aktivitas tersebut berlangsung pada 2025 hingga Oktober 2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam sistem penyadapan tanpa melalui prosedur verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum. Penyidik juga menyampaikan adanya dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan.

SPONSORED

Kasus ini masih harus diuji melalui proses hukum. Penetapan tersangka bukan putusan bersalah. Namun, jika dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut terbukti, persoalannya tidak berhenti pada nasib beberapa pejabat. Ini menyangkut batas kekuasaan aparat terhadap privasi dan kebebasan warga negara.

Dari Kasus Penyadapan Menjadi Ujian Kekuasaan

Penyadapan bukan tindakan yang boleh dilakukan sesuka hati. Dalam negara hukum, tindakan yang menyentuh komunikasi pribadi harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, dan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden sekaligus sejumlah pejabat, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha patut mendapat perhatian serius.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: jika benar penyadapan dilakukan tanpa prosedur yang sah, siapa yang mengawasi aparat yang memiliki kemampuan mengakses komunikasi pribadi?

Teknologi pengawasan yang seharusnya digunakan untuk mendukung penegakan hukum dapat berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak dikendalikan oleh aturan dan pengawasan independen.

Lebih mengkhawatirkan lagi, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya melindungi keamanan dan hak-hak mereka.

Bayang-Bayang Pertarungan Jokowi dan Prabowo

Perkara ini juga berkembang dalam konteks hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.

Keduanya pernah berada dalam satu barisan politik pada Pilpres 2024. Prabowo maju bersama Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, dan berhasil memenangkan pemilihan presiden.

Namun, hubungan politik yang dahulu tampak solid kini menjadi bahan pembicaraan di tengah berbagai perbedaan kepentingan dan dinamika kekuasaan.

Sejumlah pengamat menilai kasus penyadapan berpotensi memperbesar ketegangan di antara kelompok elite. Kedekatan politik Listyo dengan pemerintahan sebelumnya juga menjadi bagian dari pembahasan publik.

Akan tetapi, penting untuk tidak melompat pada kesimpulan bahwa kasus ini merupakan operasi politik Jokowi terhadap Prabowo, atau sebaliknya. Belum ada bukti terbuka yang cukup untuk memastikan adanya perintah maupun keterlibatan pihak politik tertentu di balik dugaan penyadapan tersebut.

Di sinilah transparansi penyidikan menjadi sangat penting. Publik tidak membutuhkan spekulasi yang terus diperbesar, melainkan penjelasan berbasis bukti tentang siapa yang melakukan, siapa yang memerintahkan, bagaimana mekanismenya, dan apa motifnya.

Listyo Sigit dan Pertanyaan tentang Akuntabilitas Institusi

Nama Listyo Sigit Prabowo menjadi sorotan karena posisinya pernah berada di puncak institusi kepolisian. Perkara ini semakin sensitif ketika orang yang pernah memimpin lembaga penegak hukum justru terseret dalam dugaan pelanggaran terkait penggunaan perangkat pengawasan.

Namun, persoalan ini tidak boleh dipersempit menjadi urusan individu semata.

Jika penyidik menemukan bahwa sistem penyadapan dapat digunakan tanpa prosedur yang semestinya, berarti ada pertanyaan mengenai tata kelola teknologi, mekanisme persetujuan, pencatatan aktivitas, serta pengawasan internal.

Apakah sistem memiliki pengamanan yang cukup? Siapa yang berwenang memberikan akses? Apakah setiap tindakan tercatat dan dapat diaudit? Mengapa dugaan penghapusan data bisa muncul?

Pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka melalui proses hukum dan evaluasi kelembagaan.

Institusi negara tidak boleh berlindung di balik nama besar, pangkat, maupun jabatan. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas yang harus dipenuhi.

Pemerintah Menjanjikan Proses Objektif, tetapi Publik Butuh Bukti

Pada 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta proses hukum berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah juga menyampaikan bahwa Presiden telah menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Untuk sementara, Letjen TNI Ariyo Windutomo ditunjuk sebagai pelaksana tugas.

Pernyataan tersebut merupakan langkah awal yang penting. Namun, komitmen transparansi tidak cukup jika hanya berhenti pada konferensi pers dan pernyataan pejabat.

Publik perlu melihat hasil nyata, antara lain:

  1. Penjelasan mengenai dasar hukum dan prosedur penyadapan yang diduga dilanggar.
  2. Pengungkapan pihak yang diduga memberikan perintah dan pihak yang menjalankan tindakan tersebut.
  3. Pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang relevan tanpa perlakuan istimewa.
  4. Pengamanan dan pengujian bukti elektronik secara dapat dipertanggungjawabkan.
  5. Penjelasan mengenai mekanisme pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.

Tanpa hal-hal tersebut, janji transparansi berisiko menjadi slogan yang mudah diucapkan tetapi sulit dibuktikan.

Apakah Ini Makar? Jangan Mendahului Proses Hukum

Besarnya posisi Presiden sebagai pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan membuat perkara ini mudah dikaitkan dengan istilah makar atau ancaman terhadap negara.

Namun, penggunaan istilah tersebut harus sangat hati-hati.

Dugaan penyadapan ilegal tidak otomatis memenuhi unsur tindak pidana makar. Penentuan jenis tindak pidana harus berdasarkan unsur hukum, bukti, dan proses pemeriksaan yang sah.

Dalam pemberitaan Associated Press, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa penyidik tidak menemukan indikasi makar dalam perkembangan perkara yang disampaikan saat itu, meskipun dugaan pelanggarannya tetap dipandang serius.

Dengan demikian, perkara ini sebaiknya tidak dibangun di atas dramatisasi politik. Jika ada dugaan tindak pidana, penegak hukum harus membuktikannya melalui mekanisme peradilan, bukan melalui penghakiman di ruang publik.

Publik Dapat Apa dari Pertarungan Elite Ini?

Inilah pertanyaan paling penting yang sering tenggelam di tengah pemberitaan mengenai nama besar, jabatan, dan persaingan politik.

Ketika elite saling berhadapan, apa manfaat langsung yang diterima masyarakat?

Harga kebutuhan pokok tetap menjadi persoalan rumah tangga. Lapangan pekerjaan masih menjadi kebutuhan banyak keluarga. Akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tetap membutuhkan perhatian serius.

Sementara itu, masyarakat justru disuguhi perkembangan perkara yang melibatkan tokoh-tokoh dengan pengaruh besar dalam pemerintahan.

Publik tentu berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan kewenangan. Namun, penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi alat untuk menyelesaikan persaingan politik.

Jika perkara ini hanya menghasilkan pergantian jabatan, saling tuding, dan pertarungan narasi antarkelompok, masyarakat tidak memperoleh perubahan mendasar.

Sebaliknya, jika penyidikan mampu membongkar penyalahgunaan kewenangan, memperbaiki sistem pengawasan, dan memastikan tidak ada pejabat yang kebal hukum, publik setidaknya memperoleh manfaat berupa penguatan demokrasi dan perlindungan hak warga negara.

Jangan Biarkan Penegakan Hukum Menjadi Alat Politik

Salah satu risiko terbesar dalam perkara yang melibatkan elite adalah munculnya persepsi bahwa hukum hanya bergerak ketika kepentingan kelompok tertentu terganggu.

Persepsi semacam itu berbahaya bagi kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Karena itu, penyidikan harus dilakukan dengan standar yang sama bagi semua pihak. Tidak boleh ada perlindungan karena kedekatan politik, tetapi juga tidak boleh ada kriminalisasi hanya karena seseorang dianggap berada di kubu yang berbeda.

Prinsip praduga tak bersalah harus dihormati. Pada saat yang sama, hak masyarakat untuk mengetahui perkembangan perkara juga harus dijamin.

Pemerintah dan Polri memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa proses hukum tidak dikendalikan oleh kepentingan politik mana pun.

Rakyat Tidak Boleh Hanya Menjadi Penonton

Kasus dugaan penyadapan yang menyeret Listyo Sigit Prabowo memperlihatkan betapa pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan dan teknologi negara. Perkara ini bukan hanya tentang siapa yang berkonflik dengan siapa, tetapi tentang apakah hukum benar-benar berlaku setara.

Pertarungan elite mungkin menarik perhatian publik, tetapi hasil akhirnya tidak boleh hanya menguntungkan kelompok yang sedang berebut pengaruh.

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa komunikasi pribadi mereka terlindungi, aparat bekerja sesuai hukum, dan pejabat negara dapat dimintai pertanggungjawaban.

Jika penyidikan dilakukan secara transparan dan berujung pada pembenahan institusi, kasus ini bisa menjadi momentum memperkuat demokrasi. Namun, jika hanya menjadi episode baru dalam persaingan kekuasaan, rakyat kembali menjadi penonton dari drama politik yang tidak memperbaiki kehidupan mereka.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan siapa yang tumbang dalam pertarungan elite, melainkan apakah keadilan benar-benar bekerja untuk seluruh masyarakat.