Sempetin.com - JAKARTA – Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan belanja pemerintah senilai sekitar Rp14,7 miliar kepada PT RANS Animasi Indonesia. Perusahaan yang berada dalam ekosistem bisnis Raffi Ahmad tersebut tercatat memperoleh delapan paket pengadaan jasa publikasi dan influencer dari dua kementerian sepanjang 2024 hingga 2026.
Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai arah kebijakan belanja pemerintah. Ketika pemerintah Presiden Prabowo Subianto mengampanyekan efisiensi anggaran, memangkas sejumlah pos belanja, dan meminta kementerian lebih selektif menggunakan uang negara, justru muncul pengadaan jasa influencer dengan nilai miliaran rupiah.
Persoalannya bukan semata-mata karena perusahaan tersebut memiliki hubungan bisnis dengan seorang selebritas. Yang jauh lebih penting adalah apakah pengadaan tersebut benar-benar dibutuhkan, apakah harganya wajar, bagaimana proses pemilihannya, dan apa manfaat konkret yang diterima masyarakat.
ICW menilai terdapat sejumlah kejanggalan yang perlu diperiksa, mulai dari spesifikasi pengadaan yang mengarah kepada akun tertentu hingga keseragaman nilai beberapa paket kontrak.
Di tengah tuntutan penghematan belanja negara, publik berhak mempertanyakan: mengapa uang pajak harus dialokasikan begitu besar untuk jasa influencer, sementara efektivitas dan hasil pekerjaannya belum dibuka secara memadai?
ICW Temukan Delapan Paket Pengadaan, Nilainya Hampir Rp14,7 Miliar
Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pengadaan yang melibatkan PT RANS Animasi Indonesia.
Total nilai pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
Kontrak itu berasal dari dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kemendikbudristek tercatat memiliki lima paket pengadaan pada 2024 dengan nilai gabungan sekitar Rp3,9 miliar. Sementara itu, KKP memiliki tiga paket pengadaan sepanjang 2025 hingga 2026 dengan total sekitar Rp10,8 miliar.
Jenis pekerjaan yang tercatat meliputi penayangan konten YouTube, Instagram Reels, Instagram Story, TikTok, kehadiran figur publik dalam kegiatan, hingga jasa influencer engagement dan publikasi program kementerian.
Artinya, persoalan ini bukan satu transaksi tunggal. Ada delapan paket pengadaan yang tersebar dalam beberapa tahun anggaran dan melibatkan unit kerja berbeda.
Justru karena jumlahnya lebih dari satu, pemerintah harus memberikan penjelasan yang menyeluruh. Masyarakat tidak cukup hanya diberi tahu bahwa seluruh pengadaan telah melalui prosedur administrasi. Publik perlu mengetahui apakah prosesnya kompetitif dan apakah hasilnya sebanding dengan uang yang dibayarkan.
KKP Mengalokasikan Rp10,8 Miliar, Tiga Paket Bernilai Hampir Sama
Bagian yang paling menarik perhatian dari temuan ICW adalah pengadaan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dalam penelusurannya, ICW menemukan tiga paket pekerjaan dengan nilai masing-masing sekitar Rp3,6 miliar.
Paket pertama berkaitan dengan kegiatan influencer engagement melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada 2025.
Paket kedua berkaitan dengan influencer engagement untuk pembangunan Budidaya Ikan Nila Sali (BINS), melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
Sementara itu, paket ketiga merupakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, pada 2026.
Jika digabungkan, ketiganya mencapai sekitar Rp10,8 miliar.
Kesamaan nilai kontrak tersebut patut mendapatkan perhatian. Bukan berarti keseragaman harga otomatis membuktikan adanya pelanggaran, tetapi kondisi itu layak diperiksa lebih jauh.
Bagaimana metode penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan? Apakah setiap pekerjaan memiliki kebutuhan, cakupan, dan indikator keberhasilan yang berbeda? Apakah harga yang ditetapkan sudah dibandingkan dengan penyedia jasa lain?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan, melainkan bagian dari pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
Pemerintah seharusnya tidak keberatan membuka dasar perhitungan apabila seluruh proses memang telah dilakukan secara wajar.
Konten Media Sosial Dibayar Miliaran, Apa Ukuran Keberhasilannya?
Pengadaan Kemendikbudristek juga menyisakan sejumlah pertanyaan.
Lima paket yang tercatat mencakup penayangan video YouTube melalui kanal RANS Entertainment, publikasi Instagram Reels, Instagram Story, TikTok, serta kehadiran dalam kegiatan atau event attendance.
Salah satu komponen yang paling menarik perhatian adalah anggaran sekitar Rp2,52 miliar untuk kehadiran dalam kegiatan.
Angka tersebut tentu membutuhkan penjelasan yang lebih terperinci.
Apa bentuk pekerjaan yang dilakukan? Berapa kali kegiatan berlangsung? Apa keluaran yang dihasilkan? Bagaimana pemerintah mengukur dampaknya terhadap masyarakat?
Jasa publikasi memang dapat menjadi bagian dari strategi komunikasi pemerintah. Namun, keberadaan figur populer tidak otomatis menjamin bahwa sebuah program menjadi lebih efektif.
Jumlah pengikut yang besar juga tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan penyampaian informasi.
Pemerintah harus bisa membuktikan bahwa uang yang dikeluarkan menghasilkan manfaat yang terukur, bukan sekadar menghasilkan tayangan, unggahan, atau dokumentasi kegiatan.
Sebab, jika ukuran keberhasilannya hanya jumlah penayangan dan popularitas figur, pengadaan komunikasi publik berisiko berubah menjadi belanja pencitraan.
Kebijakan Efisiensi Prabowo Dipertanyakan
Temuan ICW menjadi semakin sensitif karena muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo.
Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
Kebijakan tersebut mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan penghematan pada berbagai jenis belanja, termasuk perjalanan dinas, kegiatan seremonial, kajian, studi banding, publikasi, serta seminar.
Namun, pengadaan jasa influencer bernilai miliaran rupiah memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan kebijakan tersebut.
ICW menilai terdapat ketidaksesuaian antara semangat penghematan dengan praktik pengadaan jasa pemengaruh yang ditemukan.
Persoalan ini menjadi lebih penting ketika kebijakan penghematan turut berdampak pada kemampuan fiskal daerah dan berbagai kebutuhan pelayanan publik.
Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana prioritas anggaran ditentukan. Apakah belanja untuk influencer benar-benar lebih mendesak dibandingkan kebutuhan pelayanan dasar?
Apakah kementerian sudah mengoptimalkan saluran komunikasi yang dimiliki sebelum mengeluarkan anggaran besar untuk pihak eksternal?
Efisiensi seharusnya tidak hanya menjadi slogan dalam pidato pemerintah. Efisiensi harus terlihat dalam keputusan belanja, termasuk keberanian mengevaluasi pengeluaran yang manfaatnya belum terbukti.
Jangan sampai rakyat diminta memahami keterbatasan anggaran, sementara belanja pemerintah yang bernilai miliaran rupiah justru sulit dijelaskan manfaatnya.
Spesifikasi Pengadaan Diduga Mengarah ke Akun Tertentu
ICW juga menyoroti persoalan persaingan dalam pengadaan jasa publikasi Kemendikbudristek.
Menurut hasil penelusuran lembaga antikorupsi tersebut, sejumlah paket pengadaan melalui mekanisme e-purchasing pada katalog elektronik mencantumkan kanal dan akun tertentu, seperti RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Spesifikasi yang menyebut kanal tertentu menjadi persoalan yang perlu diperiksa dari sisi keterbukaan persaingan.
Mengapa pemerintah harus menggunakan akun tertentu? Apakah terdapat pertimbangan teknis yang dapat dibuktikan? Apakah penyedia lain mendapatkan kesempatan untuk menawarkan layanan serupa?
Pengadaan pemerintah seharusnya mengedepankan kebutuhan instansi, bukan mengunci kebutuhan sejak awal pada satu nama penyedia tanpa alasan yang transparan.
Mekanisme katalog elektronik memang menjadi instrumen untuk mempermudah proses pengadaan. Namun, penggunaan sistem elektronik tidak otomatis menjamin seluruh proses berlangsung kompetitif.
Transparansi tidak cukup hanya dengan mencatat transaksi di sistem. Pemerintah juga harus menjelaskan bagaimana spesifikasi disusun dan mengapa penyedia tertentu dipilih.
Jika spesifikasi memang mengarah kepada satu pihak, dasar pertimbangannya harus dapat diuji secara terbuka.
Posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Memunculkan Pertanyaan Konflik Kepentingan
Persoalan berikutnya yang tidak kalah penting adalah posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Di satu sisi, terdapat perusahaan dalam ekosistem bisnis yang terafiliasi dengannya dan tercatat menerima kontrak pengadaan pemerintah.
Di sisi lain, Raffi mengemban jabatan publik yang berkaitan dengan lingkungan pemerintahan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan.
Perlu ditegaskan bahwa hubungan bisnis tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran atau intervensi dalam proses pengadaan.
Namun, ketika perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat publik menerima kontrak dari kementerian, standar transparansi seharusnya lebih tinggi.
Publik perlu mengetahui bagaimana hubungan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, apakah terdapat keterlibatan pejabat dalam proses pengadaan, serta mekanisme apa yang digunakan untuk mencegah konflik kepentingan.
Raffi Ahmad juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kedudukan dan hubungannya dengan perusahaan penerima kontrak.
Popularitas dan kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanyaan publik.
Justru pejabat yang memperoleh kepercayaan dari Presiden harus memiliki standar akuntabilitas yang lebih kuat.
KKP Beralasan Influencer Dibutuhkan untuk Komunikasi Publik
Menanggapi sorotan mengenai kontrak tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa penggunaan influencer dan kreator konten merupakan bagian dari strategi komunikasi publik.
KKP menjelaskan bahwa kementerian menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau masyarakat, mulai dari media sosial, media cetak, televisi, media digital, hingga kanal resmi pemerintah.
Pemilihan mitra publikasi, menurut penjelasan KKP, mempertimbangkan sejumlah indikator seperti jumlah pengikut, tingkat keterlibatan audiens atau engagement rate, luas jangkauan, serta persebaran pengikut.
KKP juga menyatakan kritik dan masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi agar komunikasi publik berjalan transparan dan akuntabel.
Namun, penjelasan tersebut belum menjawab seluruh pertanyaan yang muncul.
Publik masih membutuhkan rincian mengenai nilai kontrak, kerangka acuan kerja, keluaran pekerjaan, bukti pembayaran, serta indikator keberhasilan dari setiap paket pengadaan.
Alasan bahwa influencer memiliki jangkauan luas memang dapat dipahami. Akan tetapi, jangkauan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah.
Yang perlu dibuktikan adalah apakah pengeluaran tersebut benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan program dan apakah nilainya wajar dibandingkan alternatif penyedia jasa lainnya.
Pemerintah tidak boleh menjadikan istilah strategi komunikasi sebagai jawaban untuk setiap kritik mengenai besarnya anggaran.
ICW Minta Audit dan Seluruh Dokumen Pengadaan Dibuka
Atas temuan tersebut, ICW menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait.
Salah satu tuntutan utamanya adalah membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan yang melibatkan PT RANS Animasi Indonesia.
Dokumen tersebut mencakup Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.
ICW juga meminta BPKP serta Inspektorat Jenderal kementerian terkait melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran harga, transaksi pembayaran, keseragaman nilai kontrak, dan kesesuaian pekerjaan dengan kebutuhan instansi.
Selain itu, LKPP diminta mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, terutama terkait spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu dan keterbukaan persaingan usaha.
ICW juga meminta Presiden menghentikan pengadaan jasa pemengaruh yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas, fungsi, serta sasaran strategis kementerian.
Sementara itu, Raffi Ahmad diminta membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Tuntutan tersebut penting karena pengawasan anggaran tidak boleh berhenti pada perdebatan di media sosial.
Jika pengadaan memang sesuai aturan, audit dan keterbukaan dokumen justru dapat memperkuat kepercayaan publik. Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, pemerintah harus berani mengambil tindakan sesuai hukum.
Uang Pajak Bukan untuk Membeli Popularitas
Ada persoalan yang lebih mendasar di balik pengadaan ini, yakni bagaimana pemerintah memahami fungsi komunikasi publik.
Pemerintah memang membutuhkan komunikasi yang efektif. Program kementerian perlu diketahui masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan diawasi.
Namun, komunikasi publik berbeda dengan promosi personal atau pembangunan citra pejabat.
Ketika anggaran negara digunakan untuk membayar figur populer, pemerintah wajib memastikan bahwa pekerjaan tersebut benar-benar mendukung kepentingan masyarakat.
Jangan sampai keberhasilan sebuah program justru diukur berdasarkan seberapa terkenal orang yang mempromosikannya.
Pemerintah memiliki biro hubungan masyarakat, pusat informasi, kanal media sosial, dan berbagai perangkat komunikasi sendiri. Mengapa fasilitas tersebut tidak dioptimalkan terlebih dahulu?
Jika memang jasa eksternal dibutuhkan, pemerintah harus membuktikan alasan penggunaan pihak ketiga dan memastikan harga yang dibayarkan masuk akal.
Uang pajak bukan sumber dana untuk membeli popularitas. Setiap rupiah harus memiliki alasan, tujuan, dan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan.
Kesimpulan: Pemerintah Harus Berani Membuka Anggaran Rp14,7 Miliar
Temuan ICW mengenai delapan paket pengadaan senilai Rp14,7 miliar kepada PT RANS Animasi Indonesia membuka persoalan yang lebih luas daripada sekadar keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Kasus ini menyangkut konsistensi kebijakan efisiensi anggaran, keterbukaan proses pengadaan, persaingan usaha, efektivitas belanja komunikasi, dan potensi konflik kepentingan.
Pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan bahwa influencer dibutuhkan untuk memperluas jangkauan komunikasi. Penjelasan tersebut harus disertai dokumen, perhitungan harga, hasil pekerjaan, serta indikator keberhasilan yang dapat diperiksa masyarakat.
Raffi Ahmad juga perlu memberikan klarifikasi mengenai hubungan bisnisnya dengan perusahaan penerima kontrak pemerintah, terutama karena dirinya mengemban jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden.
Tidak boleh ada anggapan bahwa seseorang harus bebas dari kritik hanya karena memiliki popularitas atau kedekatan dengan kekuasaan.
Pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar Rp14,7 miliar, melainkan kredibilitas pemerintah dalam mengelola uang rakyat.
Jika pemerintah serius berbicara tentang efisiensi, maka transparansi harus dimulai dari pengeluaran yang paling besar dan paling banyak dipertanyakan.
Jangan sampai rakyat diminta berhemat, sementara pemerintah tidak mampu menjelaskan secara terbuka untuk apa miliaran rupiah uang negara dibelanjakan.
Komentar
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan pendapat!✏️ Tinggalkan Komentar
Email kamu tidak akan ditampilkan. Komentar akan muncul setelah disetujui admin.