Sempetin.com - JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengeluarkan instruksi tegas terkait tata kelola perdagangan sumber daya alam (SDA) Indonesia. Ia meminta agar pengiriman komoditas ekspor nasional tidak lagi bergantung pada negara perantara dan harus dilakukan secara langsung menuju negara tujuan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyoroti praktik perdagangan yang memungkinkan komoditas asal Indonesia melewati negara lain sebelum akhirnya dijual kepada pembeli di pasar internasional.

SPONSORED

Menurut Bahlil, pola perdagangan semacam itu berpotensi membuat negara perantara memperoleh keuntungan ekonomi dari komoditas yang sebenarnya berasal dari Indonesia.

Ia pun meminta jajaran Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, memastikan pengiriman hasil tambang dilakukan secara langsung dari Indonesia menuju negara pembeli.

Bahlil Soroti Praktik Ekspor SDA Melalui Negara Perantara

Bahlil menilai Indonesia perlu memiliki kendali yang lebih kuat terhadap jalur perdagangan sumber daya alam yang dimiliki. Ia tidak ingin komoditas hasil bumi Indonesia melewati negara tertentu hanya untuk mendapatkan dokumen atau stempel perdagangan, kemudian tercatat seolah-olah berasal dari negara tersebut.

Sebagai gambaran, Bahlil mencontohkan pengiriman komoditas tambang ke China. Menurutnya, apabila negara tujuan ekspor adalah China, pengiriman seharusnya dapat dilakukan langsung dari Indonesia tanpa harus singgah terlebih dahulu di negara lain.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin kekayaan alam Indonesia terus memberikan keuntungan tambahan kepada negara perantara, sementara Indonesia sebagai negara asal komoditas tidak memperoleh manfaat ekonomi secara optimal.

Meski menyampaikan kritik secara terbuka, Bahlil tidak menyebutkan secara spesifik nama negara yang dimaksud dalam pernyataannya tersebut.

Ekspor LNG ke Jepang dan Korea Juga Diminta Langsung

Instruksi Bahlil tidak hanya menyangkut hasil pertambangan, tetapi juga mencakup komoditas energi, khususnya Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair.

Ia meminta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperhatikan jalur perdagangan LNG Indonesia.

Bahlil mencontohkan pengiriman LNG ke Jepang dan Korea Selatan. Menurutnya, apabila kedua negara tersebut menjadi tujuan akhir pengiriman, Indonesia seharusnya dapat melakukan perdagangan secara langsung tanpa harus menggunakan negara lain sebagai perantara.

Ia menilai negara yang menjadi tempat transit berpotensi memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan tersebut, termasuk penerimaan pajak dan pencatatan dalam neraca perdagangan.

Karena itu, pemerintah ingin memperkuat posisi Indonesia agar tidak hanya menjadi pemasok komoditas, tetapi juga memiliki kendali lebih besar terhadap aktivitas ekspornya.

Indonesia Ingin Memperkuat Kedaulatan Ekonomi

Dalam pernyataannya, Bahlil juga membawa persoalan ini ke ranah kedaulatan ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berdaulat yang harus mampu menentukan arah dan kepentingan perdagangannya sendiri.

Menurutnya, hubungan perdagangan internasional seharusnya dibangun atas dasar kepentingan bersama. Indonesia tidak boleh terus berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika menjual sumber daya alam ke pasar global.

Pemerintah ingin memastikan bahwa kekayaan alam yang berasal dari Indonesia memberikan manfaat ekonomi sebesar mungkin bagi negara dan masyarakat.

Hal ini menjadi semakin penting mengingat Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis, mulai dari batu bara, nikel, mineral lainnya, hingga gas alam yang diperdagangkan ke berbagai negara.

Dengan memperbaiki sistem perdagangan, pemerintah berharap posisi tawar Indonesia dalam menghadapi pembeli internasional dapat semakin kuat.

Pemerintah Siapkan Sistem Ekspor Satu Pintu Melalui Danantara

Instruksi Bahlil mengenai jalur ekspor juga berkaitan dengan perubahan tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam strategis.

Pemerintah telah menyiapkan mekanisme ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat pengawasan terhadap transaksi ekspor sekaligus meningkatkan transparansi perdagangan komoditas nasional.

Berdasarkan keterangan pemerintah, penerapan masa transisi tata kelola ekspor melalui DSI dimulai pada 1 Juni 2026. Pada tahap awal, komoditas yang masuk dalam kebijakan tersebut mencakup batu bara, minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), serta paduan besi atau ferroalloy.

Penerapan penuh mekanisme tersebut ditargetkan paling lambat 1 Januari 2027.

Melalui sistem ini, pemerintah berharap proses pencatatan transaksi ekspor menjadi lebih terpantau. Pengawasan yang lebih baik juga diharapkan dapat mengurangi potensi praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya serta transfer pricing yang merugikan penerimaan negara.

Bahlil sebelumnya juga menyampaikan bahwa koordinasi antara Kementerian ESDM dan DSI telah dilakukan untuk mempersiapkan mekanisme perdagangan tersebut.

Apa Dampaknya bagi Perdagangan dan Ekonomi Indonesia?

Permintaan agar ekspor sumber daya alam dilakukan langsung menuju negara tujuan memiliki sejumlah implikasi terhadap perdagangan nasional.

Pertama, pemerintah berpeluang mendapatkan pengawasan yang lebih baik terhadap asal-usul, tujuan, dan nilai transaksi komoditas ekspor. Informasi perdagangan yang lebih transparan dapat membantu memperkuat penerimaan negara.

Kedua, Indonesia berpotensi meningkatkan posisi tawar dalam perdagangan internasional. Dengan jalur distribusi yang lebih terkendali, pemerintah dan pelaku usaha dapat mengevaluasi kembali ketergantungan terhadap pihak perantara.

Ketiga, perubahan sistem perdagangan ini dapat mendorong efisiensi rantai distribusi. Namun, penerapannya tetap perlu mempertimbangkan biaya pengiriman, ketersediaan kapal, fasilitas pelabuhan, kontrak perdagangan, dan kebutuhan logistik setiap komoditas.

Sebab, penggunaan negara transit dalam perdagangan internasional tidak selalu berarti adanya pelanggaran. Dalam kondisi tertentu, transit merupakan bagian dari proses logistik yang sah dan diperlukan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menghambat kelancaran ekspor, tetapi justru memperbaiki transparansi dan memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional.

Tantangan Mewujudkan Ekspor Langsung ke Negara Tujuan

Meskipun memiliki tujuan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, pelaksanaan kebijakan ekspor langsung tentu membutuhkan persiapan yang matang.

Indonesia harus memastikan tersedianya infrastruktur pelabuhan, armada pengangkutan, fasilitas penyimpanan, serta sistem administrasi perdagangan yang memadai.

Selain itu, koordinasi antara kementerian, lembaga terkait, perusahaan eksportir, dan pembeli internasional juga menjadi faktor penting.

Perubahan jalur perdagangan perlu dilakukan dengan memperhatikan kontrak yang telah berjalan agar tidak menimbulkan gangguan terhadap hubungan bisnis dengan mitra luar negeri.

Pemerintah juga perlu memiliki mekanisme pengawasan yang jelas sehingga praktik perdagangan yang merugikan negara dapat dicegah tanpa menghambat aktivitas ekspor yang sah.

Penutup

Pernyataan Bahlil Lahadalia dalam Minerba Convex 2026 menjadi salah satu sinyal bahwa pemerintah ingin memperkuat kendali Indonesia terhadap perdagangan sumber daya alam.

Instruksi agar ekspor komoditas tambang dan LNG tidak lagi melewati negara perantara menunjukkan perhatian pemerintah terhadap transparansi perdagangan, penerimaan negara, serta kedaulatan ekonomi nasional.

Ke depan, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, koordinasi antarlembaga, dan kemampuan pemerintah membangun sistem ekspor yang efisien.

Dengan pengelolaan yang tepat, kekayaan alam Indonesia diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan dari sisi produksi, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi yang lebih optimal bagi kepentingan nasional.