Sempetin.com – Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan pernyataan keras terhadap pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah. Kali ini, sasaran sindirannya adalah sejumlah orang yang disebutnya sebagai pakar.
Dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat, 18 September 2026, Prabowo mengatakan bahwa ada pakar yang menurutnya terlalu merasa pintar hingga justru menyampaikan tudingan yang ia nilai sebagai fitnah.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi sorotan karena pilihan katanya.
Namun jika perdebatan berhenti pada kata “goblok”, substansi persoalannya justru bisa hilang.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: ketika pemerintah merasa dikritik secara keliru, apakah jawaban terbaiknya adalah memberi label kepada pengkritik atau membantah argumennya dengan data?
Dari Kritik Kebijakan Menjadi Perdebatan Personal
Prabowo menyampaikan pernyataan itu ketika berbicara mengenai cita-citanya membawa Indonesia menjadi negara yang terhormat dan masyarakat yang lebih sejahtera. Ia juga menyinggung persoalan kelaparan, gizi, stunting, dan pendidikan anak.
Di tengah penjelasan tersebut, ia kemudian mengarahkan kritik kepada sejumlah pakar yang menurutnya menyampaikan tudingan tidak benar.
Di sinilah persoalannya menjadi menarik.
Perdebatan kebijakan seharusnya berada pada wilayah data, program, dampak, dan hasil. Ketika percakapan bergeser menjadi siapa yang pintar dan siapa yang bodoh, publik justru kehilangan kesempatan untuk menguji substansi kritik.
Jika sebuah analisis salah, kesalahannya dapat dijelaskan.
Jika datanya keliru, datanya dapat diluruskan.
Jika kesimpulannya tidak masuk akal, argumennya dapat dibantah.
Cara tersebut jauh lebih kuat daripada sekadar mempertentangkan label.
Kritik Bukan Musuh Pemerintah
Pemerintahan yang kuat tidak berarti pemerintahan yang hanya dikelilingi orang-orang yang selalu setuju.
Dalam kebijakan publik, kritik dapat berfungsi sebagai alat koreksi. Pakar, akademisi, media, masyarakat sipil, dan kelompok lainnya dapat memberikan perspektif berbeda terhadap sebuah kebijakan.
Tentu saja kritik harus bertanggung jawab.
Kebebasan berpendapat bukan berarti bebas menyebarkan informasi palsu atau membuat tuduhan tanpa dasar.
Namun sebaliknya, ketidaksetujuan terhadap pemerintah juga tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai penyebar fitnah.
Perbedaan pendapat harus diuji melalui bukti, bukan diselesaikan melalui pelabelan.
Kata “Goblok” Bisa Mengalahkan Pesan Utama
Secara komunikasi politik, ada masalah lain yang menarik.
Dalam pidatonya, Prabowo sebenarnya menyampaikan pesan mengenai kesejahteraan, gizi anak, pendidikan, dan keinginannya membangun Indonesia yang lebih kuat. Tetapi satu kata yang kontroversial justru berpotensi menjadi bagian yang paling mudah diingat dan disebarkan.
Itu merupakan konsekuensi komunikasi politik di era media sosial.
Potongan pidato dapat dipisahkan dari konteks panjangnya dan berubah menjadi judul, video pendek, meme, atau kutipan yang beredar luas.
Akibatnya, pesan mengenai kejujuran intelektual dapat kalah oleh perdebatan mengenai satu kata.
Ini bukan semata-mata persoalan media.
Pemimpin publik juga perlu menyadari bahwa setiap kalimatnya memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dibandingkan percakapan pribadi.
Presiden Memiliki Bobot Bicara yang Berbeda
Prabowo berbicara bukan hanya sebagai individu.
Ia adalah Presiden Republik Indonesia.
Karena itu, kritik yang disampaikan Presiden terhadap kelompok tertentu akan memiliki bobot berbeda ketika masuk ke ruang publik.
Presiden tentu memiliki hak untuk mengkritik pendapat yang dianggap keliru. Namun publik juga berhak mengkritisi cara kritik tersebut disampaikan.
Di sinilah standar komunikasi pejabat publik menjadi penting.
Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula konsekuensi dari setiap ucapannya.
Kritik yang disampaikan dengan data dapat membuka perdebatan yang sehat.
Sebaliknya, serangan terhadap kapasitas personal berisiko membuat perdebatan berubah menjadi konflik identitas.
Connie Rahakundini dan Sindiran yang Perlu Dibaca Hati-Hati
Nama Connie Rahakundini Bakrie ikut muncul dalam pemberitaan terkait polemik tersebut. Namun perlu dibedakan antara fakta bahwa seseorang memberikan komentar terhadap pernyataan Presiden dengan klaim bahwa orang tersebut merupakan sasaran langsung ucapan Prabowo.
Dalam laporan mengenai pidato tersebut, Prabowo tidak menyebut nama pakar tertentu secara eksplisit.
Karena itu, menghubungkan pernyataan Presiden secara langsung dengan individu tertentu tanpa pernyataan yang jelas dari kedua pihak berisiko mengubah dugaan menjadi fakta.
Ini justru memperlihatkan mengapa persoalan akurasi informasi sangat penting dalam perdebatan politik.
Jangan sampai kritik terhadap sebuah pernyataan malah menghasilkan spekulasi baru yang tidak kalah lemah dasar faktualnya.
Kalau Pakar Salah, Tunjukkan Kesalahannya
Ada cara sederhana untuk membuat perdebatan menjadi lebih bermutu.
Jika pakar mengatakan kebijakan tertentu gagal, pemerintah dapat menunjukkan indikator keberhasilan dan data pembanding.
Jika pakar memperkirakan dampak buruk, pemerintah dapat menunjukkan metodologi atau data yang berbeda.
Jika seorang pakar menyampaikan tuduhan yang dianggap fitnah, pemerintah dapat menjelaskan bagian mana yang salah dan menghadirkan bukti yang membantahnya.
Dengan mekanisme tersebut, masyarakat dapat menjadi juri atas argumentasi, bukan sekadar penonton pertengkaran antara tokoh.
Itulah yang seharusnya menjadi standar dalam perdebatan kebijakan publik.
Jangan Biarkan Kritik Berubah Menjadi Kompetisi Ego
Polemik antara pemerintah dan pakar sering kali terjebak pada persoalan siapa yang paling berhak berbicara.
Pemerintah merasa memiliki mandat politik.
Pakar merasa memiliki kompetensi akademik.
Masyarakat kemudian berada di tengah.
Padahal keduanya tidak harus dipertentangkan.
Mandat politik tidak membuat seluruh kebijakan otomatis benar. Sebaliknya, gelar akademik juga tidak membuat seluruh analisis otomatis benar.
Keduanya harus diuji melalui kenyataan.
Program pemerintah harus dilihat hasilnya.
Kritik pakar harus dilihat datanya.
Dan masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup untuk menilai keduanya.
Demokrasi Tidak Membutuhkan Semua Orang untuk Sepakat
Perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi.
Pemerintah boleh membantah pakar. Pakar boleh mengkritik pemerintah. Media boleh menguji keduanya. Masyarakat juga berhak mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang tersedia.
Yang perlu dijaga adalah agar perbedaan tersebut tidak berubah menjadi pertarungan saling merendahkan.
Prabowo telah menekankan pentingnya kejujuran intelektual. Pesan itu dapat menjadi pijakan untuk memperbaiki kualitas debat publik.
Tetapi kejujuran intelektual seharusnya berjalan dua arah.
Pakar harus jujur terhadap data. Pemerintah juga harus terbuka terhadap kritik yang berbasis fakta.
Dengan begitu, perdebatan tidak lagi berkisar pada siapa yang “pintar” dan siapa yang “goblok”.
Yang dibahas adalah mana argumen yang memiliki dasar paling kuat.
Kritik Seharusnya Dijawab dengan Bukti
Pernyataan Prabowo tentang pakar yang disebutnya terlalu pintar hingga menjadi “goblok” memang mudah menjadi bahan perdebatan.
Tetapi kontroversi tersebut seharusnya tidak berhenti pada pilihan kata.
Ada persoalan yang jauh lebih penting: bagaimana pemerintah merespons kritik dan bagaimana para pakar mempertanggungjawabkan kritiknya.
Jika kritik salah, bantah dengan data.
Jika pemerintah keliru, koreksi dengan bukti.
Jika sebuah tuduhan tidak benar, tunjukkan faktanya.
Dan jika sebuah kebijakan memang berhasil, biarkan hasilnya berbicara lebih keras daripada perdebatan di panggung politik.
Sebab dalam demokrasi, orang tidak menjadi benar hanya karena memiliki jabatan, dan seseorang juga tidak otomatis benar hanya karena menyandang gelar pakar.
Pada akhirnya, yang seharusnya menang bukan ego, bukan label, dan bukan suara yang paling keras.
Yang harus menang adalah fakta.
