Sempetin.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti tindakan seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang membuat konten dan dinilai mengolok-olok korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Gibran menyebut tindakan tersebut sangat disayangkan dan mengingatkan agar anak-anak tidak menjadi korban perundungan di ruang publik. Pernyataan itu disampaikan setelah video pegawai SPPG tersebut beredar luas di media sosial.
Namun persoalan ini seharusnya tidak berhenti pada teguran Wakil Presiden atau ramainya kecaman warganet.
Ada masalah yang lebih mendasar: ketika seseorang bekerja dalam program yang menyangkut kebutuhan pangan dan kesehatan anak, standar etikanya seharusnya jauh lebih tinggi daripada sekadar mengejar perhatian di media sosial.
Video Viral yang Berujung Sanksi
Pegawai yang menjadi sorotan diketahui merupakan staf SPPG Muntuk, Dlingo, Bantul. Badan Gizi Nasional (BGN) Regional DIY membenarkan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai pengawas keuangan.
Video yang beredar memperlihatkan pegawai tersebut membuat konten sambil mengonsumsi makanan dan melontarkan pernyataan mengenai kehilangan ingatan. Pernyataan itu kemudian dikaitkan publik dengan kondisi salah satu siswi korban dugaan keracunan MBG di Karo.
BGN Regional DIY sebelumnya memberikan teguran dan memanggil yang bersangkutan. Perkembangan terbaru menunjukkan pegawai tersebut akhirnya diberhentikan dari jabatannya. BGN menyatakan keputusan itu merupakan bagian dari penegakan standar perilaku, etika, dan profesionalitas dalam penyelenggaraan MBG.
Keputusan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dianggap sekadar candaan pribadi.
Gibran: Jangan Jadikan Anak sebagai Sasaran Perundungan
Gibran menyayangkan pernyataan pegawai SPPG tersebut dan menyerukan agar ruang publik tetap aman serta ramah bagi semua.
Ia juga menyampaikan perkembangan kondisi dua siswi korban dugaan keracunan MBG di Karo, yakni Agnesia Paruliana Silitonga dan Febiona Purba. Keduanya telah menyelesaikan perawatan di Jakarta dan kembali ke Kabupaten Karo.
Pesan tersebut penting karena kasusnya menyangkut anak-anak.
Mereka bukan figur publik yang memilih untuk menjadi bahan pembicaraan. Mereka adalah penerima manfaat sebuah program pemerintah yang kemudian mengalami masalah kesehatan dan harus menjalani perawatan.
Maka menjadikan kondisi mereka sebagai bahan olok-olok bukan sekadar persoalan selera humor.
Ada persoalan empati dan tanggung jawab.
Program Publik Tidak Boleh Dikelola dengan Mentalitas Konten
Inilah bagian yang semestinya menjadi perhatian lebih serius.
Program MBG menggunakan sumber daya negara dan menyasar masyarakat, termasuk anak sekolah. Orang-orang yang bekerja di dalam ekosistemnya bukan hanya menjalankan pekerjaan teknis, tetapi juga membawa nama program pemerintah.
Karena itu, perilaku personal di ruang publik dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap program secara keseluruhan.
BGN sendiri mengingatkan jajaran SPPG agar berhati-hati menggunakan media sosial maupun menyampaikan pernyataan di ruang publik. Setiap pernyataan personel SPPG dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan MBG.
Masalahnya jelas: program yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak tidak boleh diperlakukan seperti panggung konten pribadi.
Ketika sebuah program pemerintah berhadapan dengan dugaan masalah keamanan pangan, respons yang dibutuhkan adalah kehati-hatian, empati, dan pemeriksaan serius bukan candaan yang berpotensi melukai korban.
Kasus Karo Seharusnya Menjadi Pelajaran Besar
Peristiwa ini juga tidak bisa dipisahkan dari kasus dugaan keracunan MBG di Karo.
Akademisi Universitas Sumatera Utara sebelumnya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan MBG, termasuk rantai pasok bahan pangan, penyimpanan, proses memasak, kebersihan dapur, distribusi, hingga protokol penanganan keadaan darurat.
Artinya, kasus Karo memiliki dimensi yang jauh lebih besar daripada polemik sebuah video.
Ada pertanyaan mengenai keamanan pangan.
Ada pertanyaan mengenai penanganan korban.
Dan ada pertanyaan mengenai bagaimana seluruh jajaran program merespons ketika penerima manfaat mengalami masalah.
Jika semua pihak hanya sibuk menangani kontroversi setelah video viral, maka akar persoalannya berisiko terlewat.
Jangan Tunggu Viral Baru Bertindak
Salah satu pelajaran penting dari kasus ini adalah pentingnya mekanisme pengawasan internal.
Pegawai yang membuat konten tersebut akhirnya diberhentikan setelah videonya menjadi perhatian publik.
Tetapi publik layak bertanya: apakah standar etik dan pengawasan terhadap pegawai SPPG memang sudah cukup kuat sebelum sebuah masalah menjadi viral?
Pengawasan yang baik seharusnya tidak bergantung pada kecepatan warganet menemukan sebuah pelanggaran.
Jika sebuah konten bermasalah baru mendapatkan perhatian setelah menyebar luas, berarti media sosial telah menjadi semacam alarm eksternal bagi institusi.
Padahal lembaga seharusnya memiliki mekanisme internal untuk memastikan orang-orang yang menjalankan program publik memahami batas perilaku, komunikasi, dan tanggung jawab mereka.
Empati Bukan Tambahan, tetapi Bagian dari Profesionalitas
BGN menegaskan bahwa jajaran SPPG tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis. Mereka juga harus memiliki etika, empati, sensitivitas, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi.
Prinsip tersebut seharusnya menjadi standar dasar.
Sebab makanan yang dibagikan melalui MBG bukan sekadar paket konsumsi. Di belakangnya terdapat kepercayaan orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat.
Ketika penerima manfaat mengalami masalah, penyelenggara seharusnya menjadi pihak pertama yang menunjukkan kepedulian bukan malah membuat korban merasa semakin tertekan.
Gibran Sentil Pegawai SPPG, tetapi Evaluasi Harus Lebih Jauh
Teguran Gibran dan pemberhentian pegawai SPPG memang menjadi respons terhadap tindakan yang menuai kritik.
Namun respons terhadap satu individu tidak boleh membuat persoalan sistemik ikut tenggelam.
Kasus Karo semestinya menjadi momentum untuk memperkuat tiga hal: keamanan pangan, mekanisme pengawasan, dan budaya kerja yang menghormati penerima manfaat.
Jangan sampai perhatian publik hanya berhenti pada siapa yang membuat video.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan kejadian serupa tidak terulang dan bagaimana setiap laporan mengenai masalah pangan ditangani secara cepat, transparan, dan serius.
MBG Butuh Kepercayaan, Bukan Sekadar Konten Positif
Program berskala besar membutuhkan kepercayaan publik.
Kepercayaan itu tidak dibangun melalui unggahan pencitraan, slogan, atau konten yang terlihat bagus. Kepercayaan lahir ketika masyarakat melihat standar keamanan dijaga, keluhan ditanggapi, kesalahan diperbaiki, dan korban diperlakukan dengan manusiawi.
Karena itu, kasus pegawai SPPG yang mengejek korban MBG harus menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara program.
Jangan jadikan penderitaan penerima manfaat sebagai bahan konten. Jangan tunggu sebuah kesalahan menjadi viral untuk menunjukkan bahwa etika masih bekerja.
Program yang menyasar anak-anak seharusnya memiliki standar empati yang tidak boleh ditawar.
Dan pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan hanya soal berapa banyak makanan yang berhasil dibagikan.
Keberhasilannya juga diukur dari seberapa aman makanan itu, seberapa serius masalah ditangani, dan seberapa manusiawi penerima manfaat diperlakukan.
