Sempetin.com – Aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026), sempat memanas ketika sebagian massa bergerak menuju kawasan Flyover Ladokgi dan mendesak agar akses yang dibatasi aparat dibuka.
Situasi tersebut terjadi setelah massa dari sejumlah kelompok berkumpul di sekitar kompleks parlemen. Sebagian peserta kemudian bergerak ke bawah Flyover Ladokgi sambil menyuarakan permintaan agar akses menuju kawasan DPR kembali dibuka.
Persoalan yang muncul bukan hanya soal pergerakan massa. Ada pula keluhan mengenai akses kendaraan logistik dan ambulans yang disebut terhambat.
Di titik inilah pengamanan demonstrasi kembali menghadapi persoalan klasik: bagaimana menjaga ketertiban tanpa membuat akses yang dibutuhkan peserta aksi justru ikut tertutup?
Massa Meminta Akses Dibuka
Massa meneriakkan tuntutan agar jalur yang dibatasi aparat dibuka. Laporan di lapangan menyebut massa sempat tertahan di sekitar kolong Flyover Ladokgi sebelum terjadi komunikasi dengan kepolisian.
Polisi kemudian menemui koordinator massa dan membuka ruang dialog.
Langkah tersebut patut menjadi catatan penting.
Sebab dalam situasi demonstrasi yang mulai tegang, dialog sering kali lebih efektif daripada mempertahankan sekat tanpa penjelasan yang memadai.
Ketegangan Tidak Selalu Harus Dijawab dengan Barikade
Pengamanan aksi memang memiliki alasan yang jelas. Aparat harus memastikan keselamatan peserta, pengguna jalan, petugas, serta masyarakat yang tidak terlibat dalam demonstrasi.
Namun, pengamanan tidak boleh otomatis diterjemahkan sebagai pembatasan seluas-luasnya.
Ketika massa membutuhkan akses untuk logistik atau ambulans, persoalannya menjadi jauh lebih sensitif.
Ambulans seharusnya tidak boleh terjebak dalam persoalan prosedural pengamanan.
Jika memang terdapat alasan keamanan untuk menutup suatu jalur, aparat perlu menyediakan mekanisme alternatif yang jelas agar kebutuhan mendesak tetap dapat dipenuhi.
Polisi Akhirnya Memilih Dialog
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung disebut menemui massa di kawasan kolong Flyover Ladokgi. Dalam dialog tersebut, koordinator massa menyampaikan keluhan terkait logistik dan ambulans. Polisi kemudian mengakomodasi permintaan tersebut dan situasi dilaporkan kembali kondusif.
Ini menunjukkan satu hal sederhana: komunikasi dapat meredakan ketegangan.
Karena itu, pendekatan dialog seharusnya bukan pilihan terakhir setelah situasi memanas. Dialog justru perlu menjadi bagian dari strategi pengamanan sejak awal.
Jangan Biarkan Pengamanan Berubah Menjadi Sekat Informasi
Dalam demonstrasi besar, informasi yang tidak jelas bisa menjadi pemicu masalah.
Peserta perlu mengetahui mengapa suatu akses ditutup, jalur mana yang boleh digunakan, serta bagaimana kebutuhan logistik dan medis tetap dapat dipenuhi.
Sebaliknya, aparat juga membutuhkan kepastian bahwa massa mematuhi batas-batas pengamanan yang telah ditetapkan.
Tanpa komunikasi dua arah, barikade fisik mudah berubah menjadi sumber kecurigaan.
Massa merasa dihalangi.
Aparat merasa didesak.
Ketegangan pun meningkat.
Kritik: Keamanan Harus Proporsional
Pemerintah dan kepolisian tentu memiliki kewajiban menjaga fasilitas publik serta kelancaran lalu lintas. Dinas Perhubungan DKI Jakarta bahkan menyiagakan 120 petugas dan empat mobil derek untuk mengantisipasi dampak aksi di sekitar DPR.
Namun, pengamanan yang baik bukan sekadar menghitung jumlah personel atau banyaknya pembatas yang dipasang.
Ukuran keberhasilannya adalah apakah keamanan tercapai tanpa mengorbankan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai.
Itulah standar yang jauh lebih sulit.
Dan justru di situlah kualitas pengamanan diuji.
Aksi Damai Harus Mendapat Ruang
Demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.
Karena itu, peserta aksi yang menjalankan demonstrasi secara tertib semestinya memperoleh ruang untuk menyampaikan tuntutannya.
Pada saat yang sama, peserta juga memiliki tanggung jawab menghormati keselamatan masyarakat dan aturan yang berlaku.
Dua kepentingan tersebut tidak seharusnya diposisikan sebagai musuh.
Negara menjaga ketertiban, masyarakat menyampaikan aspirasi keduanya bisa berjalan bersamaan jika komunikasi dan batas-batasnya jelas.
Jangan Tunggu Situasi Memanas
Peristiwa di Ladokgi seharusnya menjadi evaluasi.
Jika masalah akses dapat diselesaikan melalui dialog setelah massa berkumpul dan situasi memanas, mengapa komunikasi serupa tidak dilakukan lebih awal?
Pertanyaan ini penting bukan untuk menyalahkan aparat, melainkan untuk memperbaiki pola pengamanan aksi berikutnya.
Sebab demonstrasi bukan kejadian yang selalu bisa diprediksi secara sempurna. Massa dapat berpindah, tuntutan dapat berkembang, dan kondisi lalu lintas dapat berubah dalam hitungan menit.
Sistem pengamanan harus cukup fleksibel untuk merespons perubahan tersebut.
Jangan Sampai Aspirasi Kalah oleh Rekayasa Lalu Lintas
Rekayasa lalu lintas memang diperlukan ketika massa terkonsentrasi di sekitar Gedung DPR.
Namun, jangan sampai persoalan lalu lintas menjadi alasan untuk menghilangkan substansi aksi.
Publik datang untuk menyampaikan tuntutan, bukan sekadar menjadi angka dalam statistik pengamanan.
Jika tuntutan mereka tidak terdengar karena perhatian publik habis tersedot pada penutupan jalan dan benturan di lapangan, maka tujuan utama demonstrasi justru kehilangan ruang.
Kesimpulan
Pergerakan massa Demo 27 Agustus ke Flyover Ladokgi dan desakan untuk membuka akses menjadi gambaran bahwa pengamanan demonstrasi bukan perkara sederhana.
Polisi harus menjaga keamanan. Massa harus menghormati ketertiban. Pemerintah juga harus memastikan hak masyarakat menyampaikan aspirasi tetap terlindungi.
Kuncinya adalah proporsionalitas dan komunikasi.
Ketika akses memang harus dibatasi, berikan alasan yang jelas dan solusi alternatif. Ketika massa menyampaikan kebutuhan mendesak, dengarkan dan cari jalan keluar.
Sebab pengamanan terbaik bukanlah ketika aparat berhasil membuat massa diam.
Pengamanan terbaik adalah ketika aspirasi tetap terdengar, keselamatan tetap terjaga, dan ketegangan tidak berubah menjadi konflik.
