Sempetin.com – Krisis di Sudan tidak hanya terlihat dari konflik dan persoalan kemanusiaan. Gangguan ekonomi juga mulai terasa pada sesuatu yang sangat mendasar: akses masyarakat terhadap uang tunai.
Laporan CNBC Indonesia pada 26 Agustus 2026 menyoroti kondisi perbankan Sudan yang menghadapi persoalan ketersediaan uang tunai. Dampaknya ikut merembet ke pembayaran gaji pegawai negeri dan kemampuan masyarakat menarik uang melalui ATM.
Situasi tersebut memperlihatkan satu persoalan yang sering luput dari perhatian: sistem keuangan bisa terlihat tetap berjalan di atas kertas, tetapi menjadi sangat rapuh ketika masyarakat tidak dapat mengakses uang yang secara nominal sebenarnya mereka miliki.
Punya Saldo, tetapi Tidak Bisa Mengambil Uang
Masalah paling ironis dalam krisis likuiditas adalah ketika seseorang memiliki hak atas uangnya, tetapi kesulitan mendapatkan uang tersebut secara fisik.
ATM yang kehabisan uang bukan sekadar persoalan mesin. Bagi masyarakat yang masih bergantung pada transaksi tunai, kondisi tersebut dapat menghambat pembelian kebutuhan sehari-hari, pembayaran transportasi hingga berbagai kewajiban rumah tangga.
Situasi serupa pernah terjadi di sejumlah negara yang mengalami kekurangan uang tunai. Di Suriah, misalnya, krisis likuiditas membuat pegawai negeri harus mengantre di bank atau ATM dan menghadapi pembatasan penarikan.
Artinya, ketika sistem perbankan kehilangan kemampuan menyediakan uang tunai, dampaknya langsung terasa di tingkat masyarakat.
Gaji PNS Tersendat, Negara Dipertanyakan
Persoalan menjadi lebih serius ketika pembayaran pegawai pemerintah ikut terganggu.
Gaji merupakan kewajiban negara kepada aparatur yang telah bekerja. Ketika sistem pembayaran terganggu, pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan persoalan teknis perbankan.
Masyarakat berhak mempertanyakan bagaimana kondisi tersebut bisa terjadi dan sejauh mana pemerintah mampu menjamin keberlangsungan sistem pembayaran.
Di sinilah kritik harus diarahkan.
Negara tidak boleh hanya hadir ketika meminta masyarakat bersabar. Negara harus menjelaskan solusi konkret ketika hak finansial masyarakat ikut terdampak.
ATM Kosong Adalah Gejala, Bukan Akar Masalah
Kehabisan uang di ATM sebenarnya hanya gejala yang terlihat di permukaan.
Akar masalahnya jauh lebih kompleks: distribusi uang tunai, kondisi perbankan, kemampuan bank memenuhi permintaan nasabah, serta stabilitas ekonomi dan politik.
Di negara lain, persoalan serupa menunjukkan bahwa kekurangan uang fisik tidak selalu identik dengan tidak adanya uang dalam sistem perbankan. Bangladesh, misalnya, pernah menghadapi kekurangan uang tunai yang menurut bank sentral lebih berkaitan dengan keterbatasan pasokan uang kertas baru daripada krisis likuiditas secara keseluruhan.
Karena itu, pemerintah Sudan perlu menjelaskan persoalan secara terbuka agar publik tidak terjebak dalam kepanikan.
Yang Paling Terpukul Justru Masyarakat Biasa
Krisis keuangan selalu memiliki wajah yang berbeda.
Bagi masyarakat dengan akses ke layanan digital, ATM yang bermasalah mungkin hanya menjadi gangguan sementara.
Namun bagi masyarakat yang bergantung pada uang tunai, persoalannya jauh lebih berat.
Pedagang kecil membutuhkan uang fisik untuk transaksi. Pekerja membutuhkan pembayaran untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan digital juga memiliki pilihan yang jauh lebih terbatas.
Dalam kondisi seperti itu, krisis uang tunai dapat memperlebar kesenjangan.
Jangan Sampai Kelangkaan Uang Melahirkan Bisnis Perantara
Kelangkaan uang tunai juga dapat menciptakan ruang bagi praktik perantara yang membebani masyarakat.
Di Turkmenistan, misalnya, kekurangan uang tunai dilaporkan mendorong munculnya jasa pencairan uang dengan imbalan komisi. Masyarakat yang membutuhkan uang tunai terpaksa membayar biaya tambahan untuk mendapatkan uang mereka sendiri.
Ini adalah salah satu risiko yang harus diantisipasi dalam situasi krisis.
Ketika akses terhadap uang menjadi langka, pihak yang menguasai likuiditas dapat memperoleh posisi tawar yang sangat besar.
Dan pada akhirnya, masyarakat kecil yang membayar harganya.
Krisis Tidak Boleh Ditutup dengan Pernyataan Menenangkan
Dalam situasi seperti ini, pemerintah memang perlu mencegah kepanikan.
Tetapi mencegah kepanikan berbeda dengan menutupi persoalan.
Publik membutuhkan informasi yang jelas mengenai:
- kondisi likuiditas perbankan;
- penyebab keterbatasan uang tunai;
- mekanisme pembayaran gaji pegawai;
- ketersediaan uang di ATM;
- langkah pemerintah mengatasi gangguan;
- serta jaminan bahwa dana masyarakat tetap dapat diakses.
Semakin minim informasi, semakin besar ruang bagi rumor dan ketidakpercayaan.
Krisis Kepercayaan Bisa Lebih Berbahaya
Masalah terbesar dalam sistem keuangan bukan hanya kekurangan uang tunai.
Yang jauh lebih berbahaya adalah hilangnya kepercayaan.
Jika masyarakat mulai yakin bahwa uang di bank sulit dicairkan, mereka dapat berbondong-bondong menarik dana ketika kesempatan tersedia.
Situasi semacam itu dapat memberikan tekanan tambahan kepada sistem perbankan.
Karena itu, pemerintah dan otoritas moneter harus berhati-hati. Komunikasi yang buruk dapat memperburuk persoalan yang awalnya bersifat teknis menjadi krisis kepercayaan.
Sudan Harus Menjawab Persoalan yang Lebih Besar
Krisis uang tunai tidak berdiri sendiri.
Sudan telah menghadapi krisis yang jauh lebih luas akibat konflik dan kerusakan berbagai aspek kehidupan ekonomi. Dalam kondisi seperti itu, sistem perbankan menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap gangguan.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar “mengapa ATM kosong?”
Pertanyaan yang lebih besar adalah:
Seberapa kuat negara masih mampu menjamin fungsi dasar sistem keuangan bagi masyarakat?
Jika gaji tersendat dan masyarakat kesulitan mengakses uangnya, maka persoalannya sudah menyentuh fungsi dasar negara.
Kritik: Jangan Bebankan Krisis kepada Rakyat
Masyarakat tidak seharusnya menjadi pihak yang paling menderita akibat kelemahan sistem.
Jika ATM kosong, warga yang harus berkeliling mencari mesin lain.
Jika pembayaran terganggu, warga yang harus menunggu.
Jika biaya pencairan meningkat, warga yang menanggungnya.
Pola seperti ini jelas tidak adil.
Pemerintah harus memastikan bahwa penyelesaian krisis tidak sekadar memindahkan beban dari institusi ke masyarakat.
Kesimpulan
Krisis uang tunai yang terjadi di Sudan menjadi peringatan bahwa stabilitas sistem keuangan bukan sekadar angka di laporan ekonomi.
Ketika ATM tidak mampu menyediakan uang dan pembayaran gaji pegawai terganggu, dampaknya langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Karena itu, pemerintah Sudan membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan bahwa situasi sedang ditangani.
Yang dibutuhkan adalah transparansi, solusi nyata, dan jaminan bahwa masyarakat tetap dapat mengakses hak finansialnya.
Sebab pada akhirnya, uang yang hanya tercatat di rekening tetapi sulit digunakan bukanlah sistem keuangan yang benar-benar bekerja bagi rakyat.
