Sempetin.com – Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) meminta adanya evaluasi terhadap pola kemitraan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, setelah para mitra mengaku menghadapi berbagai persoalan selama menjalankan program tersebut.
Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN, Syawaludin Aweng, menyampaikan bahwa para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG merasa belum memperoleh posisi yang setara dalam hubungan kemitraan dengan Badan Gizi Nasional. Menurutnya, ketika muncul persoalan di lapangan, mitra sering kali menjadi pihak pertama yang menerima konsekuensi.
Mitra Nilai Beban Risiko Tidak Seimbang
Dalam forum tersebut, Syawaludin menjelaskan bahwa mitra bertanggung jawab menyediakan fasilitas operasional untuk menjalankan program MBG. Namun, ketika terjadi insiden seperti dugaan keracunan makanan, pihak pengelola dapur disebut menjadi pihak yang paling terdampak, termasuk menghadapi penghentian sementara operasional.
Ia menilai mekanisme tersebut perlu dievaluasi agar tanggung jawab dalam pelaksanaan program dapat dibagi secara proporsional antara penyelenggara dan mitra pelaksana.
DPR Diminta Fasilitasi Perbaikan Sistem
Asosiasi Mitra BGN berharap Komisi IX DPR dapat mendorong pemerintah untuk memperbaiki pola kerja sama yang dinilai belum memberikan kepastian dan perlindungan bagi mitra.
Menurut mereka, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis bergantung pada sinergi antara Badan Gizi Nasional dan para pengelola dapur. Karena itu, hubungan kemitraan yang lebih seimbang dianggap penting agar pelaksanaan program tetap berjalan efektif.
Ancaman Penghentian Operasional Jadi Peringatan
Dalam rapat tersebut, perwakilan asosiasi juga mengingatkan bahwa apabila berbagai aspirasi tidak mendapatkan tindak lanjut, para mitra mempertimbangkan langkah menghentikan operasional dapur MBG secara nasional sebagai bentuk protes.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk dorongan agar pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap tata kelola kemitraan, bukan sebagai keputusan yang telah dijalankan. Hingga RDPU berakhir, belum ada keputusan resmi terkait penghentian layanan tersebut.
Program MBG Dinilai Perlu Penguatan Tata Kelola
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang melibatkan banyak pihak, mulai dari Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, hingga mitra penyedia layanan.
Sejumlah pengamat menilai keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kecukupan anggaran dan distribusi makanan, tetapi juga oleh sistem pengawasan, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme evaluasi ketika terjadi insiden di lapangan. Dengan adanya masukan dari mitra, DPR diharapkan dapat menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola program ke depan.
