Sempetin.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan tanggapan atas rekomendasi majelis hakim yang meminta adanya penelusuran lebih lanjut terkait dugaan aliran dana senilai Rp4,8 triliun dalam perkara yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.
Kejagung menyatakan belum mengambil keputusan final dan akan terlebih dahulu mempelajari pertimbangan hukum yang disampaikan majelis hakim dalam putusan perkara tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pihak penuntut umum dan penyidik akan mencermati isi putusan sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
Hakim Soroti Jalur Hukum terkait Dana Rp4,8 Triliun
Dalam persidangan, majelis hakim menolak permintaan jaksa terkait pembayaran uang pengganti senilai sekitar Rp4,8 triliun. Hakim menilai persoalan tersebut perlu dikaji melalui mekanisme hukum yang berbeda.
Menurut pertimbangan hakim, penolakan tersebut bukan berarti mengabaikan dugaan adanya ketidaksesuaian harta, melainkan karena mekanisme hukum yang digunakan dalam tuntutan dinilai belum sesuai dengan jalur yang tepat.
Karena itu, majelis hakim merekomendasikan agar penyidik Kejaksaan Agung melakukan pendalaman melalui dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal berupa korupsi.
Kejagung Tunggu Kajian Internal
Setelah adanya rekomendasi tersebut, Kejagung memilih berhati-hati dalam menentukan langkah lanjutan. Kajian terhadap putusan hakim menjadi dasar untuk melihat apakah diperlukan proses penyidikan baru atau langkah hukum lainnya.
Kejaksaan sebelumnya menangani perkara dugaan korupsi terkait program digitalisasi pendidikan yang menyeret nama Nadiem Makarim. Dalam proses persidangan, jaksa sebelumnya juga mengajukan tuntutan terkait pidana dan uang pengganti.
Perkara Masih Menjadi Sorotan Publik
Kasus ini mendapat perhatian luas karena berkaitan dengan kebijakan pengadaan perangkat teknologi pendidikan dan dugaan kerugian negara. Proses hukum masih menjadi perhatian publik, terutama terkait bagaimana aparat penegak hukum menindaklanjuti rekomendasi majelis hakim.
Kejagung memastikan setiap langkah akan dilakukan berdasarkan aturan hukum dan hasil pendalaman terhadap fakta serta pertimbangan dalam putusan pengadilan.
